Paguyuban Alumni Fakultas Hukum Kampus Indonesia (FHUI) menyatakan prinsip mereka untuk selalu memberi peran konkrit buat perkembangan pendidikan hukum Indonesia.
Baca juga: Akreditasi Prodi BINUS
“Kami selalu tetap mensupport serta berperan buat pendidikan hukum, dalam perayaan 20 tahun reuni ini, kami membuat seminar, kursus dan sumbangan untuk universitas serta dana pendidikan buat anak pegawai FHUI,” tutur Juru Bicara Paguyuban Alumni FHUI 98 Yudhistira Ikhsan Pramana di sela-sela acara puncak perayaan reuni 20 tahun alumni FHUI angkatan 98 di Universitas FHUI, Depok, Minggu (30/9/2018).
Serangkaian acara pendidikan bertopik hukum dalam selebrasi reuni FHUI 98 diselenggarakan semenjak beberapa waktu sebelum perayaan puncak mencakup, seminar hukum berolahraga dan hukum tehnologi keuangan (financial technology law) dengan mendatangkan narasumber pakar dari beberapa insititusi.
“Acara ini hari di Universitas FHUI Depok di hadiri oleh seputar 130 alumni FHUI angkatan 1998 yang menyebar dalam beberapa profesi. Hari ini pula kami membuat talkshow yang tampilkan beberapa alumni yang berprestasi di beberapa bagian,” tutur Carolina Martha, Ketua Panitia Perayaan Reuni Besar 2 Dekade FHUI 98.
Acara reuni ini tidak hanya temu kangen serta ramah tamah ikut mendatangkan talkshow yang mendatangkan beberapa alumni hukum yang beroperasi di sektor lainnya yang tidak kalah menarik. Yakni perikanan, sosial media, bodi wellness, sports and life balance, dan hukum waris.
“Beberapa dialog ini kami kemas dengan style yang enjoy, menyenangkan akan tetapi diyakinkan tetap akan berguna tdak cuma untuk alumni 98 tetapi ikut berefek positif buat keluarganya,” lebih Martha.
Baca juga: Akreditasi Prodi TEL-U
Dengan selalu mengangkat budaya diskusi serta pendidikan keberlanjutan untuk penegakan hukum di Indonesia, beberapa alumni FHUI 98 selalu berperan di semua bagian, dimana saja mereka berkarya. “Paguyuban FHUI 98 mempunyai program kongkret yang selalu kami kerjakan, termasuk juga kami sempat lakukan advokasi kebijakan publik dan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi untuk kebutuhan publik,” tutup Yudhistira.